JAKARTA- Kejaksaan Agung merasa kerjanya tak terhambat dengan belum turunnya izin dari Presiden untuk memeriksa Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengalihan dan pemanfaatan dana hasil penjualan saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), milik Pemkab Kutai Timur oleh PT Kutai Timur Energi (KTE) senilai Rp 576 miliar. Buktinya, selama dua hari berturut-turut yakni Rabu dan Kamis (11/11), penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Pidsus Kejagung) telah memeriksa 5 saksi yang diduga tahu kasus KTE.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Babul Khoir Harahap, Jumat (12/11), menyebutkan, tiga diantaranya merupakan mantan anggota DPRD Kutim, seorang mantan pejabat Kutim, dan terakhir seorang pejabat bank asal Bandung, Jawa Barat. Mantan anggota DPRD Kutim yang diminta hadir untuk diperiksa di gedung bundar Pidsus pada Kamis, lanjut Babul, adalah Sutiman, Irsyadi, dan Sem Karta. "Mereka kita periksa sekitar empat jam dan diharuskan menjawab 14 pertanyaan," ungkap Babul.
Ditanya pertanyaannya seputar apa saja, Babul menolak menjawab dengan alasan dia tak punya wewenang untuk menjelaskan. Namun dipastikan mengenai terbitnya persetujuan DPRD Kutim yang mengizinkan pemanfaatan uang hasil penjualan saham ke KTE. Satu saksi lain yang ikut ditanyai Kamis itu, adalah mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutim Sutrisno.
Babul menambahkan, selain untuk tersangka Awang Faroek, keempatnya juga disinggung soal peran tersangka yang juga mantan anggota DPRD Kutim yakni Mujiono (ketua DPRD), Abdal Nanang (mantan Komisaris Utama KTE), serta dua Komisaris KTE, Bahrid Buseng dan Alek Rohmanu.
Sehari sebelumnya (Rabu), tambah Babul, penyidik juga memeriksa Kepala Cabang Bank Mandiri Bandung Asia Afrika Utara, Adi Setyanto. Adi diperiksa terkait kebenaran adanya rekening milik Dita Satari dan Tatang M Tresna di bank yang dipimpinnya. Dua nama ini adalah tersangka kasus penggelapan pajak pengurusan pajak penjualan saham KPC ke Kutai Timur Sejahtera yang dilakukan KTE.
Sebenarnya di hari yang sama, Pidsus juga memanggil Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan Dadan Ramdhani, Andi Wahyu Mulyadi yang merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang dan terakhir Hendarto Setyo Utomo Supervisor Kantor Pelayanan Pajak Bontang. Tapi ketiganya, lanjut Babul berhalangan hadir.
Sementara Jaksa Agung Muda Pidsus M Amari menegaskan, meski surat izin Awang belum juga keluar, namun dengan terus berlangsungnya pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti, pihaknya kembali memiliki bekal untuk memeriksa Awang nantinya. Izin pemeriksaan Awang sudah diajukan ke Setkab hampir 3 bulan, tapi tak kunjung dijawab presiden. (pra/jpnn)
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2010/11/12/76938/Jerat-Awang,-Kejaksaan-Periksa-Lima-Saksi-
Minggu, 22 Mei 2011
KASUS PT. KALTIM PRIMA COAL
SANGATTA, tribunkaltim.co.id- Sidang pengucapan putusan kasus dugaan korupsi dana hasil penjualan saham 5% di PT Kaltim Prima Coal di Pengadilan Negeri Kutim ditunda. Hakim menyatakan masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan putusan yang akan diucapkan.
Hakim Ketua, Ali Sobirin,SH, Kamis (12/5/2011), mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menelaah ratusan barang bukti dan dokumen yang diajukan dalam persidangan. Majelis Hakim pun memutuskan sidang pembacaan putusan ditunda hingga Senin (16/5/2011).
Terdakwa Anung Nugroho, Direktur Utama PT KTE, berharap Majelis Hakim bisa membuat keputusan yang benar-benar adil dan tidak diintervensi pihak manapun. Berbeda dengan sidang sebelumnya, hari ini ruangan sidang utama dipadati pengunjung. Terutama kalangan LSM yang menyoroti kasus saham 5%.
Sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2011/05/12/sidang-putusan-kasus-saham-pt-kpc-ditunda
Hakim Ketua, Ali Sobirin,SH, Kamis (12/5/2011), mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menelaah ratusan barang bukti dan dokumen yang diajukan dalam persidangan. Majelis Hakim pun memutuskan sidang pembacaan putusan ditunda hingga Senin (16/5/2011).
Terdakwa Anung Nugroho, Direktur Utama PT KTE, berharap Majelis Hakim bisa membuat keputusan yang benar-benar adil dan tidak diintervensi pihak manapun. Berbeda dengan sidang sebelumnya, hari ini ruangan sidang utama dipadati pengunjung. Terutama kalangan LSM yang menyoroti kasus saham 5%.
Sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2011/05/12/sidang-putusan-kasus-saham-pt-kpc-ditunda
Jumat, 06 Mei 2011
KADIN
Dasar-dasar Hukum :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
Contoh Lokasi :
Lokasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di setiap Provinsi di Indonesia. Contoh: Provinsi Riau, Provinsi D. I. Yogyakarta dan lain-lain.
Uraian yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat :
Kamar dagang dan Industri dapat menyelenggarakan promosi di bidang perekonomian yang dilaksanakan secara berencana dan terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih dengan promosi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan lembaga ekonomi lainnya, sehingga dapat memperluas pasar dan dapat meningkatkan daya saing produksi Indonesia
(Sumber: UU RI No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
Contoh Lokasi :
Lokasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di setiap Provinsi di Indonesia. Contoh: Provinsi Riau, Provinsi D. I. Yogyakarta dan lain-lain.
Uraian yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat :
Kamar dagang dan Industri dapat menyelenggarakan promosi di bidang perekonomian yang dilaksanakan secara berencana dan terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih dengan promosi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan lembaga ekonomi lainnya, sehingga dapat memperluas pasar dan dapat meningkatkan daya saing produksi Indonesia
(Sumber: UU RI No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri).
Definisi KADIN
Kamar Dagang dan Industri Indonesia, atau disingkat Kadin Indonesia, adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Organisasi ini didirikan pada 24 September 1968 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Sumber: http://id.wikipedia.org).
Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia dibidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagi pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan Nasional. (Sumber: UU RI No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri)
Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia dibidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagi pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan Nasional. (Sumber: UU RI No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri)
Kamis, 03 Maret 2011
Dasar Hukum Industri
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Penimbunan Berikat jo. Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 1997 tentang penyempurnaan PP No. 33/1996; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 349/KMK.01/1999 tanggal 24 Juni 1999; Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-63/BC/1997 tanggal 25 Juli 1997; Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor SE-10/BC/1997 tanggal 18 Maret 1998.
(Sumber: http://jabrikyuwana.blogspot.com/2010/03/1.html)
Nomor SE-10/BC/1997 tanggal 18 Maret 1998.
(Sumber: http://jabrikyuwana.blogspot.com/2010/03/1.html)
HUKUM INDUSTRI
Konsep dasar Undang-undang Penataan Ruang
Penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-undang. Undang-undang itu berkembang secara dinamis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Undang-undang tata ruang berkembang secara dinamis.Undang-undang tata ruang nomor 24 tahun 1992 merupakan pengganti dari Ordonansi Pembentukan Kota (Stadvormingsordonantie Staatblad Tahun 1948 Nomor 168, keputusan letnan Gubernur jenderal tanggal 23 Juli 1948 no. 13).[1] Kemudian dengan Undang-undang nomor 26 tahun 2007, undang-undang tata ruang diperbaharui kembali. Pertimbangan yang mendasar terkait dengan Undang-undang Penataan Ruang adalah :
1. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraa penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;c. bahwa untuk memperkukuh Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah;d. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;e. bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;Tata ruang dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.Adapun kawasan-kawasan peruntukan tata ruang dibedakan dengan kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perdesaan, kawasan agropolitan, kawasan perkotaan, kawasan metropolitan, kawasan megapolitan, kawasan strategis nasional – provinsi – dan kabupaten kota. Dengan adanya pengaturan yang terstruktur seperti itu diharapkan kualitas lingkungan tetap terjaga baik untuk kepentingan generasi yang sekarang maupun yang akan datang. . Industri dalam Sistem Perdagangan Bebas Sistem Perdagangan Dunia dewasa ini diatur dalam mekanisme WTO (World TradeOrganization). Organisasi Perdagangan Dunia (bahasa Inggris: WTO, World Trade Organization) adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan “aturan perdagangan” di antara anggotanya (WTO, 2004a). Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya.Dalam penetapan standar industri, prinsip-prinsip WTO adalah : • transparency, • non-discrimination, • mutual recognition, • equivalence and • harmonizationPenetapan standar dalam industri diperlukan untuk : • Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; • Membantu kelancaran perdagangan; • Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.Organisasi yang berkecimpung dalam standardisasi ada yang bersifat lokal, nasional dan regional dan global. Badan standar di dunia yang paling luas dikenal adalah Organisasi Internasional untuk Standardisasi (International Organization for Standardization (ISO atau Iso)) adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Kesadaran lingkungan global menghasilkan kesadaran sukarela para pelaku industri untuk tidak hanya sekedar mendapatkan ISO tetapi juga bergerak ke arah ecolabelling. “Ecolabelling” is a voluntary method of environmental performance certification and labelling that is practised around the world. An “ecolabel” is a label which identifies overall environmental preference of a product or service within a specific product/service category based on life cycle considerations. In contrast to “green” symbols or claim statements developed by manufacturers and service providers, an ecolabel is awarded by an impartial third-party in relation to certain products or services that are independently determined to meet environmental leadership criteria.
ISO menggolongkan Voluntary Environmental Performance Labelling – ke dalam tiga type sebagai berikut :
• Type I – a voluntary, multiple-criteria based, third party program that awards a license that authorizes the use of environmental labels on products
indicating overall environmental preferability of a product within a
particular product category based on life cycle considerations
• Type II — informative environmental self-declaration claims
• Type III — voluntary programs that provide quantified environmental data of a
product, under pre-set categories of parameters set by a qualified third
party and based on life cycle assessment, and verified by that or another
qualified third party
Dalam tahun 1995 didirikan GATS yaitu yang merupakan traktat dari WTO berdasarkan negosiasi Putaran Uruguay. GATS mencakup semua sektor dan kegiatan jasa kecuali jasa Pemerintah.Perkembangan dan kecenderungan ini menunjukkan bahwa globalisasi dan liberalisasi telah menjadi kenyataan dan keniscayaan yang dihadapi negara-negara di dunia saat ini. Globalisasi tersebut merupakan konsekuensi dari :
* Integrasi ekonomi ke dalam perekonomian dunia
* Liberalisasi perdagangan secara berkelanjutan dalam kerangka multilateral, regional dan bilateral
Namun demikian, untuk memberi kesiapan kepada negara-negara yang masih sedang berkembang, diusahakan agar :
* Liberalisasi dilaksanakan secara bertahap
* Mengacu kepada tujuan kebijakan nasional
* Pelaksanaannya secara berkelanjutan melalui perundingan-perundingan untuk menghasilkan dan mengikat komitmen
* Memperhatikan tingkat perkembangan pembangunan tiap negara.
(sumber: http://maspurba.wordpress.com/hukum-industri/)
Penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-undang. Undang-undang itu berkembang secara dinamis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Undang-undang tata ruang berkembang secara dinamis.Undang-undang tata ruang nomor 24 tahun 1992 merupakan pengganti dari Ordonansi Pembentukan Kota (Stadvormingsordonantie Staatblad Tahun 1948 Nomor 168, keputusan letnan Gubernur jenderal tanggal 23 Juli 1948 no. 13).[1] Kemudian dengan Undang-undang nomor 26 tahun 2007, undang-undang tata ruang diperbaharui kembali. Pertimbangan yang mendasar terkait dengan Undang-undang Penataan Ruang adalah :
1. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraa penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;c. bahwa untuk memperkukuh Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah;d. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;e. bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;Tata ruang dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.Adapun kawasan-kawasan peruntukan tata ruang dibedakan dengan kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perdesaan, kawasan agropolitan, kawasan perkotaan, kawasan metropolitan, kawasan megapolitan, kawasan strategis nasional – provinsi – dan kabupaten kota. Dengan adanya pengaturan yang terstruktur seperti itu diharapkan kualitas lingkungan tetap terjaga baik untuk kepentingan generasi yang sekarang maupun yang akan datang. . Industri dalam Sistem Perdagangan Bebas Sistem Perdagangan Dunia dewasa ini diatur dalam mekanisme WTO (World TradeOrganization). Organisasi Perdagangan Dunia (bahasa Inggris: WTO, World Trade Organization) adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan “aturan perdagangan” di antara anggotanya (WTO, 2004a). Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya.Dalam penetapan standar industri, prinsip-prinsip WTO adalah : • transparency, • non-discrimination, • mutual recognition, • equivalence and • harmonizationPenetapan standar dalam industri diperlukan untuk : • Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; • Membantu kelancaran perdagangan; • Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.Organisasi yang berkecimpung dalam standardisasi ada yang bersifat lokal, nasional dan regional dan global. Badan standar di dunia yang paling luas dikenal adalah Organisasi Internasional untuk Standardisasi (International Organization for Standardization (ISO atau Iso)) adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Kesadaran lingkungan global menghasilkan kesadaran sukarela para pelaku industri untuk tidak hanya sekedar mendapatkan ISO tetapi juga bergerak ke arah ecolabelling. “Ecolabelling” is a voluntary method of environmental performance certification and labelling that is practised around the world. An “ecolabel” is a label which identifies overall environmental preference of a product or service within a specific product/service category based on life cycle considerations. In contrast to “green” symbols or claim statements developed by manufacturers and service providers, an ecolabel is awarded by an impartial third-party in relation to certain products or services that are independently determined to meet environmental leadership criteria.
ISO menggolongkan Voluntary Environmental Performance Labelling – ke dalam tiga type sebagai berikut :
• Type I – a voluntary, multiple-criteria based, third party program that awards a license that authorizes the use of environmental labels on products
indicating overall environmental preferability of a product within a
particular product category based on life cycle considerations
• Type II — informative environmental self-declaration claims
• Type III — voluntary programs that provide quantified environmental data of a
product, under pre-set categories of parameters set by a qualified third
party and based on life cycle assessment, and verified by that or another
qualified third party
Dalam tahun 1995 didirikan GATS yaitu yang merupakan traktat dari WTO berdasarkan negosiasi Putaran Uruguay. GATS mencakup semua sektor dan kegiatan jasa kecuali jasa Pemerintah.Perkembangan dan kecenderungan ini menunjukkan bahwa globalisasi dan liberalisasi telah menjadi kenyataan dan keniscayaan yang dihadapi negara-negara di dunia saat ini. Globalisasi tersebut merupakan konsekuensi dari :
* Integrasi ekonomi ke dalam perekonomian dunia
* Liberalisasi perdagangan secara berkelanjutan dalam kerangka multilateral, regional dan bilateral
Namun demikian, untuk memberi kesiapan kepada negara-negara yang masih sedang berkembang, diusahakan agar :
* Liberalisasi dilaksanakan secara bertahap
* Mengacu kepada tujuan kebijakan nasional
* Pelaksanaannya secara berkelanjutan melalui perundingan-perundingan untuk menghasilkan dan mengikat komitmen
* Memperhatikan tingkat perkembangan pembangunan tiap negara.
(sumber: http://maspurba.wordpress.com/hukum-industri/)
Langganan:
Postingan (Atom)